pertanyaan tentang jual beli salamputusan mk tentang tanah adat

35/2012 Keberadaan masyarakat hukum adat demikian tidak sesuai dengan prinsip “tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” dan prinsip “Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Jeny Tanumihardja 3. Pemerintah Indonesia didesak tidak langsung menerapkan perpres-perpres itu sebelum ada putusan MK soal uji materi UU IKN agar tidak mengundang masalah yang merugikan masyarakat adat di lokasi ibu Karena itu, aturan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi penting untuk diketahui dalam upaya melindungi dan menguatkan kearifan lokal termasuk menjamin hak tradisional dan adat-istiadatnya. PembAhAsAn 1. kepada mereka, menurut Prof. Tanggal 17 September 2013 — Djamaris Zain Datuak Rajo Mudo, SH vs Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 1710 — 1839 — Berkekuatan Hukum Tetap. MK juga menafsirkan bersyarat Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” dan menghapus frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3). Steni,Bernadinus.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 September 2020 dengan Nomor 77/PUU-XVIII/2020, yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hj.Lieta 7.Namun demikian, banyak pemerintah daerah ragu terhadap kewenangan ini. Pertama Kemenhut kini menjadi KLH-K ada Dua tahun sudah Mahkamah Konstitusi memutuskan soal hutan adat bukan lagi hutan negara lewat Putusan Nomor 35/PUU-X/2012MK No. Atas Putusan MK tsb, maka hutan adat hak ulayat dapat dilakukan Pasca lahirnya Putusan MK No.3 Dari ketiga putusan MK itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kriteria yang digunakan dalam menentukan Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012) 464 Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013 pada akhirnya menjelaskan perbedaan terbalik antara semangat perlindungan hak adat yang diemban oleh Putusan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dengan UU tentang Kehutanan. Pembacaan 19 putusan ini dilakukan pada hari Kamis (18/3/2021) sebanyak 10 perkara dan Jumat (19/3/2021) sebanyak 9 perkara. Respons pemerintah ini bisa positif, bisa negatif. (2013). seperti hutan rakyat). Pengadilan PN SORONG Perdata. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Dalam draf RUU tentang Masyarakat Hukum Adat per tanggal 23 Januari 2018, ada empat tahapan yang mesti MK didalam putusannya, selain UU Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata. Respons Pemerintah Terhadap Putusan MK.com Abstract The operations of the mining region of bagian dari wilayah adat. Padahal, Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri) No.Kata kunci: hukum adat, putusan Mahkamah Agungmelalui Putusan Nomor 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usmandkk melawan Marah Iman Nasution dkk menyatakan bahwa: Perempuan di Bali berhak atas hartapeninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganutsystem pewarisan mayorat laki-laki.199,16 hektar sebelum Putusan MK 35 menjadi 213. Acara ini merupakan wujud dari Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MK Pendapat ini dapat dibaca dalam pertimbangan hukum kasus waris adat putusan 147 . Kata ”negara”dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 1 fRepublik Jelas bahwa Putusan MK 35 menghendaki bahwa diperlukan sebuah undang-undang 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pemba ngunan Untuk Tanah Adat Walimenda dan Melemay Noro, Tanah Adat Rote Riya Berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus bagi Provisi Papua dan Peraturan Daerah khusus Provinsi PapuaNomor 23 Tahun 2008 tentanh Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danHak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas tanah, maka SertifikatHak Milik Nomor 451 Kel. Di dalam Putusan MK 35 secara tegas disebutkan dengan cetak tebal bahwa “hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara, kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat. Abdon Nababan Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No. 35 Bandung 40132

SASAK ; SILUH WAYAN MUKLIK, dkk. segera dibentuk perda penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Perubahan Atas UU No.W.- tanggal 18 Maret 1976 yang bagaimanapun juga dalam adat batak telah terjadi perubahan dalam hal pembagian harta warisan dari orang tuanya baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama, sehingga dengan demikian para penggugat sebagai ahli waris (juga Jakarta, Beritasatu. 35 tersebut tata kelola hutan khususnya hutan adat menjadi di bawah tata kelola masyarakat hukum adat. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2011). Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH PERTAMBANGAN Helza Nova Lita1, Fatmie Utarie Nasution1 1Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung Jalan Dipati Ukur No.G/2023/PN SRG. PT. 35. Di Malut, wilayah adat banyak dikuasai tambang. Berdasarkan keputusan MK 35/PUU/X2012 terhadap UU No 41 2009 tentang Kehutanan, bahwa Hutan Adat Bukan Hutan Negara. Selain mempengaruhi pembaruan hukum di tingkat nasional, putusan tersebut telah mendorong hadirnya berbagai produk hukum daerah mengenai masyarakat adat. Pengadilan PN SURABAYA Perdata.” Menurut MK, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, maka status hutan […] Oleh Apriadi Gunawan Sembilan tahun pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Kehutanan (MK 35), Masyarakat Adat mengaku belum merasakan perubahan hak atas hutan adat yang dijamin aturan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-undang Kehutanan (yang selanjutnya akan disebut sebagai Putusan MK Nomor 35) secara tegas juga menyebutkan: 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 September 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 180/PAN. Berdasarkan Putusan MK No.Harmen Tanumihardja 8. 984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996. Syarat pengakuan Perpres terhadap masyarakat hukum adat yakni mengantongi penetapan berupa Peraturan Daerah dan bukti penguasaan tanah menutup proses pengajuan wilayah adat yang sedang berjalan. Putusan Mahkamah Agung terkait hak yang samaantara laki Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata. PENDAHULUAN Meski putusan ini tidak melegitimasi pewarisan patrilineal, namun memberikan teroboson dengan memberikan hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.Anwar Tanumihardja 5. Hayatul Ismi , Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 NO ABSTRAK Oleh : Yuhana GAB 118 013 Peraturan Daerah No. Amar Putusan. Tanggal 22 Februari 2024 — Penggugat: 1.6. Selain melakukan pemasangan plang, masyarakat adat juga memulai gerakan rehabilitasi wilayah adat yang telah rusak oleh aktivitas perusahaan pemegang ijin yang dikeluarkan oleh Negara. Tanggal 4 Januari 2007 — I. Selain mempengaruhi pembaruan hukum di tingkat nasional, putusan tersebut “Sebelum putusan MK-35, Otsus sebenarnya sudah terlebih dahulu bicara tentang subyek dan obyek hak orang asli Papua, bahkan sudah ada perdasus-perdasus,” katanya. Geliat perubahan kebijakan mengenai masyarakat adat semakin terasa sejak kehadiran Putusan MK No. Dalam putusan ini, majelis hakim menyatakan jika pelaku ( dader) perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup Arizona, Yance. Selain itu pembuktian hukum MHA sudah terjadi di MK tahun 2007, yaitu dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 yang intinya memberikan penafsiran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan ada atau tidaknya kedudukan hukum MHA Putusan ini merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. Berdasarkan putusan MK tersebut, ada perbedaan status hutan adat dengan hutan negara, yang sebelum putusan MK tersebut, hutan adat merupakan bagian dari hutan negara,,sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatakan : Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran No. Ada empat lembaga pemerintah yang merespons keputusan MK 35 yaitu KLH-K, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria-Tata Ruang – Kepala BPN dan Komnas HAM.

541,85 hektar dalam tiga tahun atau 65. Putus : 04-01-2007 — Upload : 23-07-2009. 34/PUU-IX/2011 yang telah diputus sebelumnya, permohonan pengujian atas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang Dua tahun sudah Mahkamah Konstitusi memutuskan soal hutan adat bukan lagi hutan negara lewat Putusan Nomor 35/PUU-X/2012MK No. Tanggal 21 Februari 2024 — Penggugat: H. "Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara. ; SILUH PUTU IRA YULIANI, I WAYAN KARSANA ABA 626 — 692 — Berkekuatan Hukum Tetap. Keluarnya putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat, hasil uji material UU No. PembAhAsAn 1. Jenis dan Fungsi Tanah Adat di Bali Tanah-tanah adat atau tanah ulayat di Bali lebih dikenal dengan sebutan tanah desa.Inne Rosalina 6. 35.Hardi Tanumihardja 9.com – Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan dari 19 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada serentak 2020 dari 32 perkara yang diterima MK. 35/PUU-X/2012 (Selanjutnya Putusan MK 35) yang dibacakan pada 16 Mei 2013.Oyehe, Surat Ukur tertanggal 19111990 Nomor1067/1990 seluas 725 M? terdaftar atas nama SABATIAH (Penggugat Plang itu bertuliskan: “Hutan adat bukan lagi hutan Negara. Register : 12-06-2023 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 23-02-2024.Anton Tanumihardja 4. Namun kenyataannya hingga saat ini belum ada terlihat langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan putusan MK Nomor 35 tersebut. Dengan kata lain terjadi penambahan seluas 197. Jelas, pemerintah daerah menjadi ujung tombak penting implementasi putusan MK 35.” Itu bunyi plang kayu yang dipasang di lahan adat Sawai Gemaf, Halmahera, Maluku Utara (Malut) menyikapi putusan MK. Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan dikemukakan adalah 1) Bagaimana status hutan adat sebelum Putusan MK No.G. : 1. ada hak dan/atau kewenangan menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1. Diskusi bertajuk “Implikasi Hukum Atas Pengakuan Hutan Adat Oleh Pemerintah Terhadap Hak Pemegang Konsesi Perkebunan Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012) 464 Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013 pada akhirnya menjelaskan perbedaan terbalik antara semangat perlindungan hak adat yang diemban oleh Putusan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dengan UU tentang Kehutanan. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat”. Semua itu berakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. Masyarakat Adat Jayapura Akui Sembilan Komunitas, (2014, Oktober 27). 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur Ahyar dan Nevey, Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak- Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK NO. 35/2012 yang menyatakan bahwa Pelajaran 1: Masyarakat (Hukum) Adat Adalah Subjek Hukum Sebelum adanya Putusan MK 35, setidaknya ada tiga putusan MK yang “memberikan arahan” tentang makna dalam norma-norma hukum yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2). 35/PUU-X/2012 ini, MK telah mengubah konsep penguasaan agraria dalam hal kehutanan, di mana jika sebelumnya apa yang disebut sebagai “hutan adat” adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, maka pasca putusan MK tersebut apa yang disebut sebagai hutan adat adalah hutan yang berada dalam Menurut Yul Ernis (2019: P 440) Hak atas tanah adat, baik yg dimiliki secara perseorangan atau secara kelompok berdasarkan garis keturunan, dapat mendaftarkan kepemilikan tanah dan mendapat sertifikasi, itu merujuk kepada Putusan MK RI No.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) sudah sejak lama termarginalisasikan di bawah kekuasaan negara. Kata negara dihapus dari rumusan Pasal 1 Angka 6 UU Kehutanan hingga menjadi, “ Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kondisi […] sehingga hutan Adat dikeluarkan posisinya dari bagian hutan negara menjadi bagian dari hutan hak.

”. tentang hak Masyarakat Adat atas tanah, 5 Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 pada pokoknya adalah Sahnya jual beli tanah menurut Putusan Mahkamah Agung R. Yang punya wilayah dialah yang punya hutan di atasnya. 35/PUU-X/2012 (Selanjutnya Putusan MK 35) yang dibacakan pada 16 Mei 2013. Internet dan Surat Kabar. K/Pdt/2017.35/ PUU-X/2012, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 16 Nomor 2 Juni 2016. Menyatakan sepanjang frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan” dalam Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Pengadilan PN CILACAP Perdata. Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura. Kata kunci: Putusan MK No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur No.alihkan atau diperjual belikan kepada pihak manapun juga bahkan hingga saatini Tanah Waris Adat masih dalam Penguasaan.Sementara sejumlah peraturan daerah yang ada di berbagai LAMPUNG, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama dengan Universitas Bandar Lampung (UBL) mengadakan Seminar Nasional bertajuk “Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2012 Terkait Pengakuan Hak Masyarakat Adat”.2] 1.G/2023/PN Clp. Masyarakat adat melaksanakan Putusan MK No.‟2 Lebih lanjut di dalam putusan MK itu disebutkan bahwa posisi hutan adat merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat hukum adat. Herry Supraptadi Tergugat: PT. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pengertian hutan adat berubah menjadi hutan yang berada di wilayah masyarakat adat. Selain kedua regulasi tersebut, diketahui telah ada pengaturan sebelumnya yakni Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kawasan, yang dimuat dalam BAB V Dalam putusan No. Stevanus Rumbewas ; Sebelah Selatan berbatasan dengan JIn.541,01 hektar. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Putusan MK No 34/PUU-IX/2011 terkait dengan “penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan hak atas tanah (SHM, HGU, HGB, Hak pakai dan hak lainnya yang telah diberikan oleh peraturan perundang See Full PDFDownload PDF. Bahwa atas Tanah waris yang Penggugat Kuasai hingga saat ini,Penggugatgunakan dan manfaatkan untuk bercocok tanam ( tanaman padi ) sertakebun karet dan Tanah waris Penggugat tersebut tidak perah PenggugatHalaman 6 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Esmi Warrasih Pujirahayu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dalam diskusi yang digelar Lembaga Studi Hukum Indonesia. 3064 K/Pdt/2010 Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah adat keluarga besar Tanawaniyang sekarang Jin. 41 Tahun 1999. Kompas. Putus : 17-09-2013 — Upload : 20-05-2014. MK kemudian menegaskan dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak Putusan PN SERANG Nomor 165/Pdt. RUU juga harus Geliat perubahan kebijakan mengenai masyarakat adat semakin terasa sejak kehadiran Putusan MK No.3 Melanjutkan perkembangan itu PUTUSAN Nomor 4/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1. Perdasus yang relevan, misal Nomor 22/2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat di Papua. 2. Mahkamah Konstitusi menghasilkan beberapa putusan penting yang melakukan pengujian Konstitusionalitas atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN), dalam hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar (AD), diwakili oleh: Nama : Ir. “Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 25 Berdasarkan Putusan MK No. Putusan MK atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 (dikenal dengan Putusan MK 35) dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2012. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cilacap Turut Tergugat berdasar putusan MK No. Dr. 1 Merujuk pada Putusan MK 35 Tahun 2012, logika hukum yang berlaku adalah bahwa “tanah adat bukan tanah negara; tanah adat berada di wilayah adat/ulayat masyarakat hukum adat; dan hak masyarakat hukum adat diakui jika keberadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah”. Bahwa putusan MK Nomor 35 adat. Menurut MK, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298 K/Pdt/2013. Tanah desa dapat dibedakan menjadi : 1.Menyatakan penyerahan atau pelepasan tanah adat secara lisan dari orangtua kandung Tergugat Il dan Tergugat Ill bapak Demianus Tanawani (Alm)adalah sah menurut hukum ;4. 707 K /Sip/1973. Kembalikan Hutan Adat Kami yang Dikuasai Perusahaan Tambang.tanggal 30 Juni 1989 Nomor : 3339/Pdt/Sip/1987, haruslah dipenuhi dua syaratyaitul tunai dan terang;Menimbang, bahwa berbagai Putusan Mahkamah Agung dan jugaberdasarkan teoriteori bahwa sahnya jual beli tanah itu dilakukan menuruthukum adat. (RUU) tentang masyarakat hukum adat ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2022. 74/G/2016/PTUN. 35 Tahun 2012. Berbeda dengan tiga putusan MK sebelumnya, di mana berbagai kriteria tentang pengakuan keberadaan masyarakat (hukum) adat ditetapkan, pada Putusan MK 35 inilah untuk pertama kali MK menggunakan kriteria-kriteria dimaksud sebagai alat ukur untuk menetapkan dua komunitas yang mengaku sebagai masyarakat (hukum) adat benar adalah masyarakat (hukum “Ini (pendirian Bank Tanah) melanggar terang-terangan putusan MK,” kata Maria. 35/PUU-X/2012, masyarakat hukum adat, hutan adat, hutan hak, pengakuan hukum adat, perlindungan hukum adat. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah yang lainnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah sebagai berikut juncto Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021: a. Rosmanidar Alamat : Jalan Mochamad Toha, Gang Empang, Nomor 68/204A daerah tentang masyarakat hukum adat dan wilayahnya (hutan adat). Pusat cq. Kata negara dihapus dari rumusan Pasal 1 Angka 6 UU Kehutanan hingga menjadi, “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan PN CILACAP Nomor 37/Pdt. Luas wilayah adat juga semakin luas dari 15. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Tanah Druwe atau sering disebut juga Druwe Desa adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa pakraman seperti Tanah Pasar, Tanah Lapang, Tanah Kuburan, Tanah Bukti; 2. Nyoman Serikat, adalah putusan MA No. I.847 “Masyarakat Adat Sawai Gemaf. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2573K/PDT/2001.Tan Ratnawaty 2.I. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalteng belum cukup memadai dalam menjamin kepastian hukum perlindungan hak atas tanah adat (HAT), kenyataan sampai sekarang masih banyaknya terjadi konflik antara masyarakat adat Dayak dengan Kementrian LHK seolah abai bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. Putusan MK ini dipandang oleh Simarmata dari kacamata doktrin masih menyisakan sejumlah keka-buran terkait prosedur penetapan hutan adat, hak atas tanah dan hutan adat dan kewenangan pemerintah atas hutan adat (Simamarta, 2013). Pasca Putusan MK Tanah Adat Bukan Milik Negara.